Use the time to learning something to become someone…


Hai surfer….
Lama tak update blog nih karena kesibukkan kuliah. Ngomong-ngomong soal kuliah, tadi di kampus, Loudy mendapatkan tugas yakni “Apakah Hukuman Mati Bertentangan dengan Pancasila?“. Mungkin teman-teman lainnya juga pasti sedang mencari jawaban dari pertanyaan ini. Ok! Pada artikel kali ini, Loudy akan sedikit sharing mengenai hal di atas.
Loudewik Christianto Pusung (UNIMA – FATEK INFORMATIKA – KELAS A)
Semua peraturan Hukum yang terbit di Indonesia sebagai produk hukum negara Pancasila merupakan landasan dan sumber utama hukum
Loudewik Christianto Pusung (UNIMA – FATEK INFORMATIKA – KELAS A)
Pada Pasal 2 Undang-Undang No. 10 tahun 2004, menyatakan:
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.
Loudewik Christianto Pusung (UNIMA – FATEK INFORMATIKA – KELAS A)
Oleh karena itu KUHP (wetboek van straftrecht) yang awalnya produk Belanda dan telah disesuaikan untuk kepentingan RI, telah disahkan keberlakuannya berdasarkan UU No 1 tahun 1946 dan diperkuat kembali dengan UU No 73 tahun 1958. jelas berlandaskan Pancasila.
Loudewik Christianto Pusung (UNIMA – FATEK INFORMATIKA – KELAS A)
Ancaman Pidana mati dalam peraturan perundang-undangan kita tidak hanya berdasarkan KUHP semata UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM juga memuat pidana mati bagi pelanggar HAM berat, hal senada juga tersurat dalam konvensi PBB bahwa pelaku kejahatan HAM berat dapat di pidana mati. selain itu untuk kualifikasi tertentu atas tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 yg diubah UU No 20 tahun 2001 juga mengenakan pidana mati untuk pelaku pidana korupsi dengan kualifikasi tertentu.
lebih jauh lagi RUU KUHP yang masih digodok juga memuat ketentuan pidana mati.
Loudewik Christianto Pusung (UNIMA – FATEK INFORMATIKA – KELAS A)
Oleh karena itu, dari penjelasan Loudy tersebut di atas pidana mati telah sesuai dengan pancasila mengingat Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara.
Loudewik Christianto Pusung (UNIMA – FATEK INFORMATIKA – KELAS A)
Jadi pendapat sebagian rekan-rekan di atas yang menyatakan pidana mati melanggar HAM dan melanggar pancasila (hukuman mati produk belanda) Loudy rasa berdasarkan perspektif hukum positip tidak mempunyai dasar argumentattif dan dasar hukum yang kuat. Pelanggar HAM berat aja (Genosida dan kejahatan terhadap kemanusian) bisa dihukum mati baik berdasarkan UU di Indonesia maupun konvensi PBB (misal di Indonesia kasus Tibo di LN penjahat perang Dunia II, Saddam Husein dll)
Loudewik Christianto Pusung (UNIMA – FATEK INFORMATIKA – KELAS A)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: